KETIKA PIDATO PRESIDEN MENJADI POLEMIK: MEMBACA KRISIS KOMUNIKASI POLITIK DALAM DEMOKRASI INDONESIA
KETIKA
PIDATO PRESIDEN MENJADI POLEMIK: MEMBACA KRISIS KOMUNIKASI POLITIK DALAM
DEMOKRASI INDONESIA
Aditia
Ahmad Fauzi1, Anisa Mega Lestari2
aditiaahmadfauzi2001@gmail.com1, anisamegalestari09@gmail.com2
Abstrak
Komunikasi politik
merupakan instrumen penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan
masyarakat. Dalam praktik demokrasi Indonesia, pidato presiden tidak hanya
berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana
membangun legitimasi politik dan kepercayaan publik. Namun, berbagai pidato
presiden dalam beberapa tahun terakhir kerap menimbulkan polemik akibat beragam
interpretasi yang berkembang di ruang publik, khususnya melalui media digital.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis komunikasi politik yang
tercermin dalam polemik pidato presiden serta mengkaji implikasinya terhadap
kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode library
research dengan pendekatan analisis wacana kritis (Critical
Discourse Analysis/CDA) melalui penelaahan berbagai
literatur ilmiah, jurnal, buku, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa polemik pidato presiden dipengaruhi oleh perubahan ekosistem komunikasi
politik di era digital, dominasi komunikasi pemerintah yang masih bersifat satu
arah, serta belum optimalnya penerapan prinsip demokrasi deliberatif dalam
komunikasi publik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan distorsi makna,
memperkuat perdebatan di ruang publik, serta memengaruhi tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan
strategi komunikasi politik yang lebih dialogis, transparan, partisipatif, dan
adaptif terhadap perkembangan media digital agar komunikasi publik mampu
memperkuat legitimasi politik sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di
Indonesia.
Kata kunci:
komunikasi politik; pidato presiden; demokrasi deliberatif; legitimasi politik;
komunikasi publik.
Abstract
Political communication plays a
crucial role in strengthening the relationship between the government and the
public. In the context of Indonesian democracy, presidential speeches serve not
only as a medium for conveying public policies but also as an instrument for
building political legitimacy and public trust. Nevertheless, several
presidential speeches in recent years have generated public controversy due to
diverse interpretations circulating in the digital public sphere. This study
aims to analyze the political communication crisis reflected in the
controversies surrounding presidential speeches and to examine its implications
for the quality of democracy in Indonesia. This research employs a library
research method using a Critical Discourse Analysis
(CDA) approach by reviewing relevant academic journals, books,
and other scholarly sources. The findings indicate that the controversies are
driven by changes in the political communication ecosystem in the digital era,
the persistence of one-way government communication, and the limited
implementation of deliberative democracy principles in public communication.
These conditions contribute to message distortion, intensify public debate, and
potentially weaken public trust in the government. Therefore, the government
should adopt a more dialogical, transparent, participatory, and adaptive
political communication strategy to enhance political legitimacy while
improving the quality of democracy in Indonesia.
Keywords: political communication; presidential speech;
deliberative democracy; political legitimacy; public communication.
PENDAHULUAN
Pidato
presiden pada dasarnya bukan sekadar sarana menyampaikan sebuah informasi
kepada masyarakat. Dalam sistem demokrasi, pidato merupakan ruang komunikasi
politik yang mempertemukan negara dengan warga negara. Melalui pidato,
pemerintah menjelaskan arah kebijakan, membangun legitimasi atas keputusan yang
diambil, sekaligus berupaya menjaga kepercayaan publik. Karena itu, setiap
pernyataan yang disampaikan seorang presiden memiliki konsekuensi yang jauh
melampaui persoalan Bahasa. Pilihan kata, cara menyampaikan pesan, hingga
konteks politik yang melingkupinya dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami
kebijakn negara.
Namun,
ruang komunikasi tersebut belakangan ini menunjukan sebuah gejala yang menarik
untuk dicermati. Alih-alih menjadi media yang memperkuat pemahaman publik,
sejumlah pidato presiden justru lebih sering memunculkan perdebatan daripada
kesepahaman. Perhatian masyarakat tidak lagi terfokus pada substansi kebijakan
yang disampaiakan, melainkan bergeser pada diksi, metafora, maupun potongan pernyataan
yang kemudian menjadi bahan polemic di ruang publik. Dalam hitungan jam,
potongan pidato beredar luas di media sosial yang pada akhirnya memicu beragam
penafsiran, klarifikasi dari pemerintah, hingga perdebatan yang sering kali
lebih dominan dibandingkan pembahasan mengenai kebijakan itu sendiri.
Fenomena
tersebut tidak dapat dijelaskan hanya dengan menyalahkan media sosial atau
menganggap masyarakat gagal memahami konteks pidato. Penjelasan semacam itu
justru menyederhanakan persoalan. Polemik yang terus berulang menunjukan bahwa
terdapat persoalan yang lebih mendasar dalam relasi komunikasi antara negara
dan masyarakat. Ketika sebuah pidato berulang kali membutuhkan penjelasan
tambahan setelah disampaikan, muncul pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi
politik yang dibangun oleh pemerintahan. Apakah persoalannya terletak pada
strategi komunikasi, pada perubahan cara masyarakat menerima informasi, atau
pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara? Ketiga
kemungkinan tersebut justru saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu
sama lain.
Dalam
konteks demokrasi, komunikasi politik tidak berhenti pada kemampuan
menyampaikan pesan, tetapi juga menyangkut kemampuan membangun makna bersama.
Pidato presiden seharusnya menjadi medium yang menjembatani kepentingan negara
dengan aspirasi masyarakat. Akan tetapi, ketika komunikasi lebih sering
menghasilkan multitafsir dibandingkan pemahaman bersama, legitimasi kebijakan
berpotensi ikut dipertanyakan. Pada titik inilah polemic pidato tidak lagi
menjadi persoalan retorika, melainkan berkaitan dengan kualitas komunikasi
demokratis yang sedang berlangsung.
Atas
dasar itu, menarik untuk melihat polemik pidato presiden bukan sebagai
rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai gejala dari
dinamika komunikasi politik di Indonesia. Artikel ini berangkat dari asumsi
bahwa kontroversi yangterus mengiringi pidato presiden mencerminkan tantangan
yang lebih luas, yaitu bagaimana negara membangun komunikasi yang mampu menjaga
kepercayaan publik di tengah ruang informasi yang semakin terbuka, cepat, dan
terpolarisasi. Dengan demikian, fokus pembahasan tidak diarahkan untuk menilai
benar atau salahnya isi pidato presiden, melainkan untuk membaca bagaimana
komunikasi politik bekerja, mengapa polemic terus berulang, serta apa implikasinya
terhadap kualitas demokrasi Indonesia.
METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library
research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan
untuk mengukur respons masyarakat secara kuantitatif, melainkan memahami dan
menginterpretasikan fenomena polemik pidato presiden sebagai bagian dari
dinamika komunikasi politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian,
penelitian berupaya membaca makna yang terkandung di balik peristiwa komunikasi
politik melalui berbagai sumber ilmiah dan dokumen yang relevan.
Analisis
penelitian dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan analisis wacana
kritis (Critical Discourse Analysis). Pendekatan ini
digunakan untuk melihat bahwa pidato presiden bukan sekadar rangkaian bahasa
yang menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan praktik komunikasi yang
memuat relasi kekuasaan, proses pembentukan makna, serta upaya membangun
legitimasi politik. Oleh karena itu, pembahasan tidak berhenti pada isi pidato,
melainkan juga mempertimbangkan bagaimana pidato tersebut dipahami,
diperdebatkan, dan membentuk respons di ruang publik.
Sumber
data penelitian terdiri atas dua kategori. Data primer diperoleh dari naskah
pidato presiden yang dalam beberapa kesempatan menjadi perhatian dan
memunculkan polemik di ruang publik. Sementara itu, data sekunder berasal dari
artikel ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga, pemberitaan
media yang kredibel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan komunikasi
politik, legitimasi pemerintahan, demokrasi, dan kepercayaan publik. Seluruh
sumber dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian agar analisis yang
dihasilkan memiliki landasan akademik yang memadai.
Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi,
mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek
penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara interaktif melalui tahapan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis
dilakukan secara berkesinambungan dengan menghubungkan temuan empiris,
konsep-konsep komunikasi politik, serta teori demokrasi untuk memperoleh
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai polemik pidato presiden dalam konteks
komunikasi politik di Indonesia.
KAJIAN TEORI
Komunikasi Politik
Sebagai Instrumen Pembentukan Legitimasi
Komunikasi politik merupakan salah
satu instrument utama yang menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dan
masyarakat dalam sistem demokrasi. Fungsi komunikasi politik tidak berhenti
pada penyampaian informasi mengenai kebijakan publik, tetapi juga menjadi
sarana untuk membangun pemahaman, memperkuat legitimasi, dan menciptakan
kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, efektivitas
komunikasi politik tidak hanya diukur hanya dari seberapa sering pemerintah
menyampaikan informasi, melainkan dari sejauh mana pesan tersebut mampu
dipahami, diterima, dan memperoleh respon yang positif dari masyarakat.
Perkembangan teknologi digital telah
mengubah pola komunikasi politik secara signifikan. Jika sebelumnya pemerintah
memiliki ruang yang relative dominan dalam mengendalikan arus informasi, kini
setiap pesan politik segera memasuki ruang publik yang terbuka dan di produksi
ulang oleh media masa, media sosial, kelompok kepentingan, maupun masyarakat
itu sendiri. Dalam situasi tersebut, makna suatu tidak lagi sepenuhnya
ditentukan oleh pembicara, tetapi dibentuk melalui proses interpretasi yang
berlangsung secara terus-menerus di ruang publik. Konsekuensinya, keberhasilan
komunikasi politik tidak lagi bergantung pada kemampuan menyampaikan sebuah
pesan, melainkan pada kemampuan membangun pemahaman bersama di tengah beragam
interpretasi yang berkembang.
Kondisi tersebut memperlihatkan
bahwa komunikasi politik membutuhkan lebih dari sekadar transparansi informasi.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sastrawan
& Rahmawati, 2025) menunjukan bahwa rendahnya
penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tidak semata-mata
disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh minimnya ruang dialog
yang memungkinkan masyarakat memahami alasan disuatu kebijakan. Melalui kajian
terhadap komunikasi pemerintah dalam implementasi kebijakan TAPERA, penelitian
tersebut menemukan bahwa komunikasi yang berlangsung satu arah cenderung
menimbulkan resistensi, bahkan ketika pemerintah telah menyediakan informasi
yang cukup. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan publik dibangun
melalui proses komunikasi yang partisipatif, bukan sekadar melalui penyebaran
informasi.
Argument tersebut diperkuat oleh
penelitian dari (Jamalullai,
2023) yang menyoroti penggunaan media sosial sebagai
instrument komunikasi pemerintah. Penelitian ini menjelaskan bahwa media sosial
memang memperluas jangkauan komunikasi pemerintah, tetapi efektivitasnya tetap
ditentukan oleh kualitas interaksi yang dibangun dengan masyarakat. Komunikasi
yang hanya berorientasi pada publikasi program pemerintah tanpa diikuti respons
terhadap pertanyaan, kritik, maupun aspirasi publik berpotensi menimbulkan
persepsi bahwa pemerintah lebih berupaya untuk membentuk citra daripada
membangun dialog. Dalam konteks ini, media sosial tidak secara otomatis
meningkatkan kepercayaan publik apabila komunikasi yang berlangsung tetap
bersifat monologis.
Temuan tidak jauh berbeda yang
dikemukakan oleh (Ernungtyas
& Boer, 2023) yang menunjukan bahwa pemanfaatan
situs resmi pemerintah dan media sosial dapat meningkatkan keterlibatan
masyarakat apabila informasi yang disampaikan tidak hanya mudah diakses, tetapi
juga relefan dengan kebutuhan publik serta membuka peluang terjadinya
interaksi. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat tidak tumbuh karena
keberadaan saluran komunikasi semata, melainkan karena masyarakat merasa
memiliki ruang untuk memberikan sebuah tanggapan terhadap informasi yang
diterima. Hal ini mempertegas bahwa komunikasi politik dalam demokrasi modern
menuntut hubungan yang bersifat timbal balik antara negara dan warga negara.
Dalam perspektif yang lebih luas yang
dijelaskan oleh (Wahyu
& Martianto, 2025) dalam penelitiannya mengkritik
kecenderungan komunikasi publik pemerintah yang masih didominasi oleh
penyampaian pesan dari atas kebawah (top-down communication).
Menurutnya, perubahan ekosistem komunikasi digital telah melahirkan actor-aktor
baru yang memiliki kemampuan membentuk opini publik secara independent dari
pemerintah. Akibatnya, komunikasi politik yang tetap mengandalkan pola satu
arah semakin sulit membangun legitimasi karena masyarakat memperoleh berbagai
perspektif altenatif dari ruang digital. Oleh sebab itu, efektivitas komunikasi
pemerintah tidak lagi ditentukan oleh kontrol terhadap informasi, tetapi oleh
kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang terbuka, responsif, dan
argumentative di tengah dinamika ruang publik digital.
Berdasarkan berbagai temuan
tersebut, komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses membangun relasi
antara negara dan masyarakat melalui pertukaran informasi, argumentasi, dan
kepercayaan. Dalam konteks penelitian ini, polemic yang berulang kali muncul
setelah pidato presiden tidak cukup dipahami sebagai persoalan retorika atau
pilihan diksi semata. Polemic tersebut justru mengindikasikan adanya persoalan
yang lebih mendasar, yakni belum optimalnya komunikasi politik dalam membangun
pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ketika komunikasi lebih
banyak menghasilkan perdebatan dibandingkan pemahaman, fungsi komunikasi
politik sebagai instrument pembentuk kepercayaan publik menjadi semakin lemah.
Pada titik inilah pidato presiden tidak hanya menjadi media penyampaian
kebijakan, tetapi juga menjadi cerminan kualitas hubungan komunikasi antara
negara dan warga negara dalam praktik demokrasi Indonesia.
Legitimasi Politik
Sebagai Konsekuensi Komunikasi Kekuasaan
Legitimasi politik merupakan fondasi
yang memungkinkan suatu pemerintahan menjalankan kewenangan dengan memperoleh
penerimaan dari masyarakat. Dalam perspektif demokrasi modern, legitimasi tidak
lagi dipahami semata sebagai konsekuensi dari kemenangan electoral atau
kepatuhan terhadap prosedur konstitusional. Pemerintahan yang sah secara hukum
belum tentu memperoleh legitimasi yang kuat apabila kebijakan dan komunikasinya
tidak mampu meyakinkan publik mengenai alasan, tujuan, dan manfaat dari setiap
keputusan yang diambil. Dengan demikian, legitimasi merupakan kondisi yang
terus dinegosiasikan melalui interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Pandangan tersebut menunjukan bahwa
komunikasi memiliki posisi strategis dalam proses pembentukan legitimasi
politik. Setiap kebijakan publik pada dasarnya memerlukan argumentasi yang
dapat dipahami oleh masyarakat agar memperoleh penerimaan yang rasional. Ketika
pemerintah gagal menjelaskan dasar pertimbangan suatu kebijakan atau tidak
mampu merespons kritik secara terbuka, legitimasi tidak serta-merta hilang,
tetapi mulai mengalami erosi. Erosi legitimasi ini seringkali ditandai dengan
meningkatnya keraguan publik terhadap kapasitas pemerintah, meskipun kewenangan
formal pemerintah tetap diakui.
Dalam konteks demokrasi digital,
proses pembentukan legitimasi menjadi semakin kompleks. Arus informasi yang
bergerak cepat menyebabkan pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya actor
yang membentuk opini publik. Berbagai actor, mulai dari media masa, kelompok
masyarakat sipil, akademisi, hingga pengguna sosial media turut berperan dalam
membangun maupun menguji legitimasi pemerintah melalui diskursus yang
berkembang di ruang publik. Akibatnya, legitimasi politik tidak hanya
ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah
mempertanggungjawabkan komunikasi yang terbuka, konsisten, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Pandangan tersebut diperkuat oleh
penelitian (Noer
et al., 2025) yang mengembangkan konsep deliberative
leadership dalam konteks demokrasi Indonesia. Penelitian tersebut
menunjukan bahwa legitimasi politik pada era pascareformasi tidak cukup diukur
melalui mekanisme procedural, tetapi juga ditentukan oleh kualitas komunikasi
pemimpin dalam membangun ruang deliberasi yang inklusif. Noer dalam penelitiannya
mengidentifikasi empat indikator penting yang menopang legitimasi politik,
yaitu partisipasi yang inklusif, kualitas argumentasi, transparansi alasan
kebijakan, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat. Temuan ini
menunjukkan bahwa legitimasi politik bergantung pada kemampuan pemerintah
menghadirkan komunikasi yang memungkinkan masyarakat memahami sekaligus menilai
rasionalitas suatu kebijakan, bukan hanya menerima keputusan sebagai bentuk
otoritas negara.
Argument serupa juga dikembangkan
kembali dalam kajian papernya (Lazar,
n.d.) mengenai democratic duties of explanation.
Lazar berpendapat bahwa pemerintah yang demokrasi memiliki kewajiban moral
untuk menjelaskan alasan dibalik setiap keputusan publik. Penjelasan tersebut
bukan seadar pelengkap administrative, melainkan syarat agar penggunaan
kekuasaan dapat dinilai sah oleh masyarakat. Ketika pemerintah gagal memberikan
penjelasan yang memadai atau membiarkan ruang publik dipenuhi ketidakjelasan
informasi, legitimasi politik menjadi rentan mengalami erosi karena masyarakat
kehilangan dasar untuk menilai apakah kekuasaan dijalankan secara adil dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan berbagai pandangan
tersebut, legitimasi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai proses yang
terus diproduksi melalui komunikasi yang rasional, transparan, dan responsif.
Perspektif ini menjadi penting karena memungkinkan penelitian tidak hanya
melihat komunikasi politik sebagai aktivitas penyampaian pesan, tetapi juga
sebagai mekanisme yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Dengan demikian, analisis mengenai pidato presiden tidak berhenti
pada aspek retorika atau gaya komunikasi, tetapi diarahkan untuk memahami
bagaimana komunikasi tersebut berkontribusi dalam memperkuat ataupun melemahkan
legitimasi politik di tengah masyarakat.
Demokrasi
Deliberatif: Komunikasi Politik Sebagai Ruang Pertukaran Argumentasi
Demokrasi deliberatif berangkat dari
gagasan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemilihan
umum ataupun legalitas kekuasaan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang
berlangsung antara negara dan warga negara. Dalam perspektif ini, kebijakan
publik memperoleh legitimasi bukan semata karena dihasilkan oleh pemerintah
yang sah, melainkan karena didasarkan pada proses komunikasi yang memungkinkan
masyarakat memahami, mengkritisi, dan menilai argumentasi yang melandasi suatu
keputusan. Dengan demikian, komunikasi politik tidak diposisikan sebagai
instrumen persuasi semata, tetapi sebagai ruang pertukaran alasan (reason-giving)
yang memungkinkan tercapainya pemahaman bersama.
Pandangan tersebut menjadi semakin
relevan dalam demokrasi kontemporer yang ditandai oleh derasnya arus informasi
digital. Ruang publik tidak lagi didominasi oleh institusi negara ataupun media
arus utama, tetapi telah berkembang menjadi ruang komunikasi yang melibatkan
berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Kondisi ini memperluas
kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus publik, tetapi pada
saat yang sama juga meningkatkan risiko polarisasi, penyederhanaan isu, dan
fragmentasi makna. Dalam situasi demikian, kualitas demokrasi tidak hanya
ditentukan oleh banyaknya informasi yang beredar, tetapi oleh kemampuan ruang
publik memfasilitasi dialog yang rasional, terbuka, dan berorientasi pada
pencarian solusi bersama.
Penelitian dari (Richards
& Neblo, 2022) bahwa esensi demokrasi
deliberative terletak pada praktik reason-giving, yaitu kemampuan para
aktor politik maupun warga negara menjelaskan alasan yang mendasari suatu
posisi politik. Komunikasi yang hanya berisi pernyataan, slogan, atau klaim
sepihak cenderung menghasilkan komunikasi non-deliberatif karena tidak membuka
ruang bagi publik untuk mengevaluasi argumentasi yang disampaikan. Sebaliknya,
komunikasi yang disertai penjelasan rasional memungkinkan masyarakat membangun
pemahaman bersama, sekaligus memperkuat legitimasi keputusan politik.
Argument tersebut dipertegas oleh
penelitian dari (Grill
& Schäfer, 2021) yang menegaskan bahwa tantangan
utama demokrasi modern bukan sekadar meningkatnya partisipasi politik,
melainkan menjaga kualitas komunikasi di tengah menguatnya polarisasi,
disinformasi, dan kecenderungan delegitimasi terhadap pihak yang berbeda
pandangan. Menurut mereka, komunikasi yang deliberatif mensyaratkan adanya
penghormatan terhadap argumen, kesediaan mendengarkan perspektif lain, dan
orientasi untuk mencapai pemahaman bersama. Tanpa prasyarat tersebut, ruang
publik berpotensi berubah menjadi arena kompetisi narasi yang lebih
mengutamakan kemenangan politik dibanding pencarian solusi atas persoalan
bersama.
Dalam konteks tersebut, demokrasi
deliberatif memberikan perspektif yang penting untuk memahami komunikasi
politik pemerintah. Keberhasilan komunikasi tidak lagi diukur dari kemampuan
menguasai ruang informasi ataupun membentuk opini publik secara sepihak, tetapi
dari kemampuan menghadirkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta
membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan respons secara rasional. Ketika
komunikasi politik lebih banyak menghasilkan polemik daripada dialog, persoalan
yang muncul bukan semata kegagalan retorika, melainkan melemahnya fungsi
deliberatif ruang publik. Akibatnya, komunikasi politik kehilangan perannya
sebagai jembatan antara negara dan masyarakat, dan lebih sering menjadi pemicu
pertarungan interpretasi yang memperlebar jarak antara keduanya.
Dengan demikian, teori demokrasi
deliberatif dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk
menilai kualitas komunikasi politik. Perspektif ini memungkinkan penelitian
tidak berhenti pada analisis mengenai efektivitas penyampaian pesan, tetapi
juga mengkaji apakah komunikasi yang dilakukan pemerintah telah memenuhi
prinsip-prinsip deliberasi, yaitu keterbukaan argumentasi, rasionalitas,
responsivitas, dan penghormatan terhadap ruang dialog publik. Melalui kerangka
tersebut, polemik yang muncul dalam komunikasi politik dapat dipahami bukan
hanya sebagai persoalan komunikasi, tetapi juga sebagai indikator kualitas
demokrasi itu sendiri.
HASIL DAN
PEMBAHASAN
Polemik Pidato Presiden
Sebagai Cerminan Krisis Komunikasi Politik
Hasil
kajian menunjukan bahwa polemic yang muncul setelah penyampaian pidato presiden
tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan diksi ataupun gaya retorika, melainkan
berkaitan dengan perubahan ekosistem komunikasi politik di era digital. Melalui
studi terhadap berbagai pidato presiden yang menjadi perhatiap public,
ditemukan bahwa pesan yang disampaikan pemerintah sering kali mengalami
pergeseran makna ketika memasuki ruang publik digital. Potongan-potongan pidato
lebih banyak beredar dibandingkan keseluruhan konteks pidato sehingga
memunculkan berbagai interpretasi yang berbeda di masyarakat.
Dalam
perspektif analisis wacana kritis, pidato presiden merupakan bentuk praktik
komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangung
relasi kekuasaan dan legitimasi politik. Akan tetapi, makna pidato tidak lagi
sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah sebagai komunikator. Media massa, media
sosial, tokoh politik, akademisi, hingga masyarakat turut membentuk makna
melalui proses interpretasi yang berlangsung secara terus menerus. Kondisi
tersebut menyebabkan pesan pemerintah lebih mudah mengalami distorsi sehingga
memunculkan kontroversi yang berulang.
Temuan
ini sejalan dengan penelitian Wahyu dan Martiano (2025, hlm. 84-88) yang
menjelaskan bahwa perkembangan ruang digital telah mengurangi dominasi
pemerintah dalam mengendalikan arus informasi. Pemerintah tidak lagi menjadi
satu-satunya aktor yang menentukan makna suatu pesan politik karena masyarakat
memperoleh berbagai alternatif informasi dari media digital. Oleh karena itu,
keberhasilan komunikasi politik tidak cukup ditentukan oleh kemampuan menyampaikan
pesan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengelola dialog dan memberikan
penjelasan secara berkelanjutan kepada publik.
Fenomena
tersebut menunjukan bahwa polemic pidato presiden bukan merupakan persoalan
incidental, melainkan gejala dari perubahan komunikasi politik dalam demokrasi
digital. Semakin terbukanya ruang komunikasi menyebabkan setiap pernyataan
presiden menjadi objek interpretasi publik yang berkembang secara tepat.
Akibatnya, substansi kebijakan sering kali tenggelam oleh perdebatan mengenai
potongan pernyataan atau pilihan Bahasa yang digunakan.
Lemahnya Komunikasi
Dua Arah Dan Menurunya Kepercayaan Publik
Salah satu faktor yang memperkuat
munculnya polemik adalah dominanya pola komunikasi pemerintah yang bersifat
satu arah (top-down communication). Pemerintah lebih berfokus pada penyampaian
informasi dibandingkan membangun dialog dengan masyarakat. Ketika muncul kritik
maupun kesalahpahaman terhadap pidato presiden, klarifikasi sering kali baru
dilakukan setelah polemic berkembang luas di media sosial. Kondisi tersebut
memperlihatkan bahwa komunikasi politik masih bersifat reaktif, bukan
antisipatif.
Hasil penelitian ini memperkuat
temuan Sastrawan dan Rahmawati (2025, hlm. 252-255) yang menunjukan bahwa
komunikasi public yang hanya berorientasi pada penyebaran informasi tidak secara
otomatis meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintak.
Dalam implementasi kebijakan TAPERA, masyarakat tetap menunjukan resistensi
meskipun informasi telah disampaikan karena pemerintah belum menyediakan ruang
dialog yang memadai untuk menjelaskan alasan kebijakan tersebut.
Temuan serupa juga dikemukakan oleh
Ernungtyas dan Boer (2023, hlm. 18-22) yang menyatakan bahwa efektivitas
komunikasi pemerintah melalui media sosial maupun situs resmi sangat bergantung
pada kualitas interakti yang dibangun dengan masyarakat. Keterbukaan informasi
harus disertai dengan respons terhadap pertanyaan, kritik, dan aspirasi publik
agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses komunikasi.
Dalam konteks pidato presiden,
komunikasi satu arah menyebabkan masyarakat lebih mudah membentuk interpretasi
sendiri terhadap pesan yang diterima. Ketika pemerintah tidak segera memberikan
penjelasan yang komprehensif, ruang digital dipenuhi oleh berbagai narasai
alternatif yang belum tentu sesuai dengan maksud pidato. Akibatnya, kepercayaan
masyarakat terhadap pemberintah berpotensi mengalami penurunan karena
komunikasi dipersepsikan lebih mengutamakan penyampaian pesan daripada
membangun pemahaman bersama.
Polemik Pidato
Presiden Dan Erosi Legitimasi Politik
Polemik pidato presiden tidak hanya
berdampak pada aspek komunikasi, tetapi juga mempengaruhi legitimasi politik
pemerintah. Dalam sistem demokrasi, legitimasi tidak hanya diperoleh melalui
mekanisme konstitusional atau hasil pemilihan umum, tetapi juga melalui
kemampuan pemerintah menjelaskan dasar pertimbangan setiap kebijakan kepada
masyarakat.
Pidato presiden pada dasarnya
berfungsi sebagai media untuk memperkuat legitimasi tersebut. Namun, ketika isi
pidato lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada pemahaman, fungsi
legitimasi menjadi kurang optimal. Masyarakat kemudian lebih memusatkan
perhatian pada kontroversi Bahasa dibandingkan substansi kebijakan yang
disampaukan pemerintah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
konsep Deliberative Leadership yang dikembangkan oleh Noer, dkk. (2025,
hlm. 13-17). Penelitian tersebut menjelasakan bahwa legitimasi politik dalam
demokrasi modern ditentukan oleh kualitas komunikasi pemimpin, terutama melalui
keterbukaan argumentasi, partisipasi masyarakat, tranparansi alasan kebijakan,
dan resvonsivitas pemerintah terhadap aspirasi publik. Semakin terbuka
komunikasi pemerintah, semakin besar peluang terbentuknya legitimasi politik
yang kuat.
Selain itu, Lazar (2014, hlm. 6-9)
menegaskan bahwa pemerintah demokratis memiliki kewajiban moral untuk
memberikan penjelasan (duty of explanation) atas setiap kebijakan yang
diambil. Penjelasan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai apakah
penggunaan kekuasaan telah dilakukan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila pemerintah gagal menjelaskan alasan kebijakan secara memadai, maka
legitimasi politik akan mengalami erosi meskipun kewenangan formal tetap
dimiliki.
Dengan demikian, polemik pidato
presiden memperlihatkan bahwa tantangan utama pemerintah bukan sekadar
menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, melainkan memastikan bahwa pesan
tersebut dapat dipahami secara utuh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman
yang berkepanjangan.
Demokrasi
Deliberatif sebagai Solusi Komunikasi Politik Pemerintah
Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan demokrasi
deliberatif menjadi salah satu perspektif yang relevan dalam menjelaskan
bagaimana komunikasi politik pemerintah seharusnya dibangun. Demokrasi
deliberatif tidak menempatkan komunikasi sebagai alat persuasi semata, tetapi
sebagai ruang pertukaran argumentasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam perspektif ini, pidato
presiden tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik.
Pemerintah juga harus menjelaskan alasan, tujuan, serta dampak kebijakan secara
rasional sehingga masyarakat memiliki dasar yang jelas untuk memahami keputusan
yang diambil. Dengan demikian, komunikasi politik tidak berhenti pada
penyampaian pesan, tetapi berkembang menjadi proses pembentukan pemahaman
bersama.
Pandangan
tersebut sejalan dengan penelitian Richards dan Neblo (2022, hlm. 4–8)
yang menegaskan bahwa komunikasi politik yang deliberatif ditandai oleh praktik
reason-giving, yaitu kemampuan aktor politik menjelaskan alasan yang
mendasari setiap keputusan publik. Komunikasi yang hanya berisi slogan atau
pernyataan sepihak cenderung menghasilkan komunikasi non-deliberatif sehingga
lebih mudah memunculkan konflik interpretasi.
Hal
yang sama dikemukakan oleh Grill dan Schäfer (2021, hlm. 130–132)
yang menjelaskan bahwa tantangan demokrasi modern bukan hanya meningkatkan
partisipasi masyarakat, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi publik di
tengah meningkatnya polarisasi dan disinformasi. Oleh karena itu, komunikasi
pemerintah harus dibangun melalui dialog yang terbuka, argumentatif, dan
menghargai keberagaman pandangan masyarakat.
Berdasarkan
hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa polemik pidato presiden mencerminkan
belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam
komunikasi politik pemerintah. Selama komunikasi masih didominasi pola
penyampaian informasi satu arah, ruang publik akan terus dipenuhi berbagai
interpretasi yang berpotensi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Sebaliknya, komunikasi yang lebih partisipatif, transparan, dan
responsif akan memperkuat legitimasi politik sekaligus meningkatkan kualitas
demokrasi di Indonesia.
KESIMPULAN
Penelitian
ini menunjukkan bahwa polemik yang berulang dalam pidato presiden merupakan
cerminan dari tantangan komunikasi politik dalam demokrasi Indonesia, terutama
di tengah berkembangnya ruang publik digital yang semakin terbuka, cepat, dan
partisipatif. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan analisis wacana kritis,
ditemukan bahwa kontroversi terhadap pidato presiden tidak semata-mata
disebabkan oleh pilihan diksi atau gaya retorika, melainkan oleh perubahan pola
produksi dan distribusi informasi yang memungkinkan berbagai aktor membentuk
interpretasi atas pesan politik. Akibatnya, substansi kebijakan yang
disampaikan sering kali bergeser menjadi perdebatan mengenai potongan
pernyataan atau narasi yang berkembang di ruang publik.
Penelitian
ini juga menemukan bahwa komunikasi politik pemerintah masih cenderung
didominasi oleh pola komunikasi satu arah (top-down communication),
sehingga belum mampu membangun dialog yang efektif dengan masyarakat. Kondisi
tersebut menyebabkan klarifikasi terhadap pesan pemerintah sering dilakukan
setelah polemik berkembang luas, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan
kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi politik. Dalam sistem demokrasi,
legitimasi tidak hanya ditentukan oleh legalitas kekuasaan, tetapi juga oleh
kemampuan pemerintah menjelaskan alasan, tujuan, dan manfaat kebijakan secara
rasional, transparan, dan responsif.
Lebih
lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan demokrasi deliberatif
merupakan kerangka yang relevan untuk memperkuat kualitas komunikasi politik
pemerintah. Pidato presiden tidak cukup dipahami sebagai media penyampaian
informasi, tetapi harus menjadi ruang pertukaran argumentasi yang mendorong
keterbukaan, partisipasi, dan pemahaman bersama antara pemerintah dan
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi
yang lebih dialogis, adaptif terhadap dinamika media digital, serta mampu
mengantisipasi munculnya berbagai interpretasi di ruang publik. Dengan
komunikasi yang lebih partisipatif dan deliberatif, kepercayaan masyarakat
dapat diperkuat, legitimasi politik dapat dipertahankan, dan kualitas demokrasi
Indonesia dapat terus ditingkatkan.
SARAN
Berdasarkan
hasil penelitian, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi politik
yang lebih dialogis, transparan, dan partisipatif agar setiap penyampaian
kebijakan, termasuk melalui pidato presiden, tidak hanya berorientasi pada
penyampaian informasi, tetapi juga mampu membangun pemahaman bersama dengan
masyarakat. Di era media digital, pemerintah perlu memperkuat mekanisme
komunikasi dua arah melalui penyediaan ruang klarifikasi, respons yang cepat
terhadap berbagai interpretasi publik, serta penyampaian argumentasi kebijakan
yang lebih komprehensif. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan
kesalahpahaman, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat legitimasi
politik pemerintah.
Bagi
kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam
pengembangan kajian komunikasi politik, khususnya yang berkaitan dengan
komunikasi pemerintahan, legitimasi politik, dan demokrasi deliberatif di
Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan pendekatan
kepustakaan, tetapi juga mengombinasikannya dengan penelitian empiris, seperti
analisis isi pidato presiden, analisis media sosial, wawancara dengan pemangku
kepentingan, maupun survei persepsi masyarakat. Dengan demikian, hasil
penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai
efektivitas komunikasi politik pemerintah dalam membangun kepercayaan publik di
era digital.
DAFTAR
PUSTAKA
Adiputra, W. M., Irawanto, B.,
& Kurnia, N. (2023). Arena Komunikasi Politik di Indonesia: Bagaimana
Masyarakat Sipil Menggunakan Media Baru sebagai Komunikasi Politik. Jurnal
Komunikasi, 17(2). https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art6
Čabraja, T. (2023). Political
Communication and Deliberative Democracy. Economic Themes, 60(4),
441–457. https://doi.org/10.2478/ethemes-2022-0024
Ernungtyas, N. F., & Boer, R. F. (2023). The
Information of Government ’ s Social Media and Websites to Citizen Engagement
in Indonesia. 16(June), 14–26.
https://journals.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/2159?utm_source=chatgpt.com
Firmansyah, Y., & Saputra, D.
F. (2024). The Dynamics of Political Communication in Indonesia: A
Systematic Literature Network Analysis. Ekspresi dan Persepsi:
Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(1).
https://doi.org/10.33822/jep.v8i1.7562
Grill, C., & Schäfer, A. (2021). Introduction : Deliberative
Qualities of Communication. 17, 130–132.
Jamalullai, S. F. (2023). The Government Communication
Strategy through Social Media to Increase Public Awareness. 7(2).
https://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/en/article/view/7985?utm_source=chatgpt.com
Lazar, S. (n.d.). Legitimacy , Authority , and Democratic
Duties of. 14(2014).
Noer, H. H., Sciences, P., & Jakarta, M. (2025). DELIBERATIVE
LEADERSHIP AND POLITICAL LEGITIMACY : OPERATIONALIZING HABERMAS ’ S THEORY IN
POST-REFORM
Philip, K., Valentina, T. R., &
Putri, I. A. (2025). Deliberative Democracy in the Indonesian Context:
Prospects, Challenges, and Realities. Jurnal Ilmiah Mimbar
Demokrasi, 25(1). https://doi.org/10.21009/jimd.v25i1.60495
Richards, R. C., & Neblo, M. A. (2022). Active Is as
Active Does : Deliberative and Non-deliberative Political Communication in
Context. 18, 1–17.
Sastrawan, A., & Rahmawati, D. E. (2025). Jurnal trias
politika 2025,. 9(2), 249–264.
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/8098?utm_source=chatgpt.com
Wahyu, R., & Martianto, U. (2025). Inefektivitas
Komunikasi Publik Pemerintah Dan Peran The Fifth Estate Dalam Demokrasi
Deliberatif. 16(1), 83–99.
https://doi.org/10.36080/comm.v16i1.3712?utm_source=chatgpt.com
Widodo, S., & Kristiyono, J.
(2025). Digital Democracy: Transforming Political Communication in
Indonesia. Jurnal Studi Komunikasi, 9(1), 153–168.
https://doi.org/10.25139/jsk.v9i1.9524
Komentar
Posting Komentar